Loa Duri Ulu, 24 Januari 2025 – Pemerintah Desa Loa Duri Ulu menyelenggarakan Musyawarah Desa (MUSDES) pada Kamis (24/01) untuk membahas penghapusan aset desa yang sudah tidak produktif. Acara berlangsung di Balai Desa dan dihadiri oleh Kepala Desa Muhammad Arsyad, Ketua BPD Nurdin, S.Pd., perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari seluruh RT di desa.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Muhammad Arsyad menyampaikan bahwa penghapusan aset desa merupakan bagian dari pengelolaan barang milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset.
“Aset yang tidak lagi produktif harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi beban. Proses ini dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan melibatkan semua pihak untuk memastikan transparansi,” ujar Muhammad Arsyad.
Petugas Aset desa memaparkan daftar aset yang diusulkan untuk dihapuskan, meliputi peralatan kantor yang tidak lagi layak digunakan. Setiap item yang diusulkan telah melalui proses penilaian terkait kondisi fisik, nilai manfaat, dan potensi penggunaannya di masa depan.
Ketua BPD, Nurdin, S.Pd., menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses ini. “Penghapusan aset harus melalui musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan bersama,” ungkapnya.
Dalam diskusi, peserta MUSDES memberikan masukan terkait daftar aset yang akan dihapuskan dan menyetujui langkah-langkah penghapusan, seperti pelelangan, hibah, atau penghapusan langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peserta juga mengusulkan agar hasil dari penghapusan aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan desa.
Hasil keputusan MUSDES akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan penghapusan aset. Pemerintah desa berkomitmen untuk menjalankan proses ini secara transparan dan melaporkannya kepada masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh seluruh peserta MUSDES, menandai komitmen bersama dalam pengelolaan aset desa yang lebih baik.
